“KPPI Terus Bergerak”
Padusinews— Meningkatnya partisipasipasi politik perempuan dalam Pemilu 2024 lalu– yang dibuktikan dengan naiknya jumlah presentasi perempuan di parlemen–membuka peluang serta tantangan baru bagi para politisi perempuan. Perempuan politik akan menghadapi tantangan yang lebih berat pada Pemilu 2029 mendatang, untuk itu perlu kerja lebih keras dalam menguatkan jaringan. Demikian antara lain gagasan yang mengemuka dalam acara dialog dan studi tiru yang berlangsung antara DPC Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Payakumbuh dan DPD KPPI Sumbar, Senin (2/12/2024) di Kantor DPW PPP Jalan Purus V Kota Padang.
Hadir dalam pertemuan dan studi tiru tersebut para pengurus DPD KPPI Sumbar beserta rombongan KPPI Payakumbuh yang dipimpin oleh Wulan Denura S.H, Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh yang saat ini menjabat selaku ketua DPC KPPI Kota Payakumbuh.
Pada periode sebelumnya (2019-2024) dari total 655 kursi DPRD di seluruh kab/kota di Sumbar hanya bisa diduduki oleh 49 orang perempuan yang kemudian meningkat menjadi 56 karena ada pengganti antar waktu (PAW). Pada periode ini (2024-2029) terdata 54 orang politisi perempuan atau sekitar 8 % saja. Artinya justru perolehan kursi perempuan menurun. Mencermati data hasil Pemilu tersebut, sebenarnya tidak ada kenaikan jumlah perolehan kursi perempuan yang signifikan di Sumbar. Afirmasi politik dan 30% keterwakilan perempuan di Parlemen masih sangat jauh dari jangkauan. Bahkan dari Kota Payakumbuh yang sebelumnya diperoleh 4 kursi untuk perempuan saat ini hanya 2 kursi. Kondisi ini memang berbeda dengan perolehan nasional yang memang mengalami peningkatan. Secara nasional, menurut data Perludem, angka keterwakilan perempuan di DPR RI mencapai 22,1% atau 128 kursi dari 580 kursi. Angka ini naik 1,6% dari Pemilu sebelumnya.
Hanya saja, yang agak berbeda pada Pesta politik dan demokrasi kali ini, Sumbar bisa mengusung beberapa orang perempuan maju sebagai Calon Kepala Daerah (Cakada). Dan yang menjadi catatan sejarah pula, pasangan Annisa Suci Ramadhani (Caca) dan Leli Arni, berhasil keluar sebagai pemenang dalam Pemilu Kada di Dharmasraya. Berdasarkan hitung cepat (quick count) per 1/12 lalu, perolehan suaranya mencapai 69,5%. Ketua DPD PDIP Sumbar, Alex Indra Lukman mengklaim Annisa-Leli mendapat 65.184 suara sedang lawannya ‘kotak kosong’ dicoblos oleh 28.601 pemilih. Menghadapi berbagai isu bias gender dari kelompok penentang, pasangan (duo) perempuan ini terus melaju dengan berani dan mereka mampu mencatatkan sejarah baru dalam dinamika politik elektoral di Sumbar ini.
“Ini membanggakan sekaligus tantangan bagi kita. Dengan mulai adanya perempuan yang berhasil dalam pertarungan, pihak laki-laki akan semakin meningkatkan kewaspadaan. Bisa-bisa afirmasi politik untuk perempuan di cabut atau perempuan dijadikan kuda hitam untuk kepentingan bukan perempuan,” ujar Yeni S Tanjung, wakil ketua bidang organisasi dan kaderisasi di DPD KPPI Sumbar.
Sebagai politisi senior di PDI-Perjuangan, partai pengusung paslon Caca-Leli, Yeni memiliki catatan lapangan tentang pertarungan politik di Dharmasraya.
“Demokrasi kita sedang tidak baik-baik. Walaupun menang, tetapi perolehan suara untuk kotak kosong yang masih tergolong tinggi memperlihatkan bagaimana dinamika politik itu bergerak di bawah. Orang tidak peduli kapasitas tetapi siapa Anda dilihat dari isi tas,” ujarnya dalam wawancara dengan padusinews.
Calon perempuan lain yang maju dalam kontestasi pilkada adalah Emiko Epyardi selaku Calon Bupati Kabupaten Solok. Emiko-Irwan Afriadi diusung oleh Nasdem, Hanura, PAN, Golkar). Di Kota Sawahlunto ada nama Desni Seswinari yang menjadi calon wakil walikota, berpasangan dengan Deri Asta dengan Parpol Pengusung PAN, PPP, PKB, Ummat. Namun dua nama ini belum berhasil memperoleh suara signifikan dan kemungkinan kalah.
Menghadapi situasi perpolitikan yang cukup berat, ketua KPPI Sumbar, Armiati, menghimbau para anggota KPPI, organisasi wanita dan seluruh aktivis pendukung gerakan kesetaraan gender untuk tidak membiarkan anggota dewan atau kepala daerah perempuan yang terpilih bekerja sendiri.
“Kita jangan biarkan perwakilan kita bekerja sendiri-sendiri. Mari kita kawal, beri masukan dan menjadi teman bagi mereka. Jangan sampai Perda-Perda yang dihasilkan tidak memuat kepentingan kita para pendukung dan pemilih perempuan,” tegas Armiati.
Saat ini ada sekitar 20 Perda yang sedang disiapkan di DPRD Sumbar. Proses itu berbiaya besar dan akan menjadi produk hukum yang mengikat. KPPI menyatakan tekadnya untuk terlibat mengawasi proses penyusunan perda-perda tersebut agar nyata ada keberpihakannya pada perempuan.
“Semoga apa yang kita rencanakan dan perjuangkan ini terlaksana,” harap Armiati yang diamini oleh peserta lainnya. (kbt)
Leave a comment