UMP Sumbar 2027 Naik 6,29 Persen: Keadilan Upah Bagi Perempuan Masih Pincang
.......dengan UMP 2027 yang telah diumumkan naik, jarak antara upah rata-rata perempuan dan standar upah minimum justru berpotensi melebar jika tidak ada intervensi kebijakan yang menyasar sektor-sektor tempat perempuan banyak bekerja.....
PADANG, padusinews.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru saja menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.383.258 per bulan. Angka itu naik Rp200.303 atau 6,29 persen dari UMP 2026 sebesar Rp3.182.955. Kenaikan ini berlaku mulai 1 Januari 2027. Namun data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa kenaikan upah ini hanya mengikat sebagian kecil pekerja, dan perempuan adalah kelompok yang paling sedikit menikmatinya.
Dibalik kenaikan UMR yang baru diumumkan itu, data Sakernas terpilah jenis kelamin masih menunjukkan persoalan struktural, rata-rata upah pekerja perempuan di Sumbar belum mencapai UMP yang baru. Bahkan, dengan UMP 2027 yang telah diumumkan naik, jarak antara upah rata-rata perempuan dan standar upah minimum justru berpotensi melebar jika tidak ada intervensi kebijakan yang menyasar sektor-sektor tempat perempuan banyak bekerja.
Berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2024 yang diolah BPS, rata-rata upah bersih buruh/karyawan/pegawai perempuan di Sumatera Barat sebesar Rp2,56 juta per bulan, sementara laki-laki Rp2,91 juta. Angka ini merupakan data terpilah jenis kelamin terbaru.
Dengan UMP 2027 sebesar Rp3.383.258, rata-rata upah perempuan tersebut berada sekitar Rp823 ribu di bawah UMP—atau hanya sekitar 75,7 persen dari UMP yang baru ditetapkan. Bahkan jika dibandingkan dengan UMP 2026 (Rp3.182.955), rata-rata upah perempuan masih tertinggal sekitar Rp620 ribu. Artinya, kenaikan UMP sebesar 6,29 persen belum cukup untuk menutup kesenjangan antara rata-rata upah perempuan dan standar upah minimum, karena titik awalnya memang sudah jauh di bawah.
Tabel BPS Sumbar tentang rata-rata upah menurut jenis pekerjaan dan jenis kelamin (2024) memperlihatkan bahwa dari delapan kategori pekerjaan utama, hanya dua kategori di mana rata-rata upah perempuan berada di atas UMP 2027: tenaga kepemimpinan/ketatalaksanaan dan tenaga profesional/teknisi. Enam kategori lainnya—yang justru menyerap banyak pekerja perempuan—berada di bawah UMP.
Bagaimanapun UMR baru sudah diputuskan. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-698-2026. Menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, besaran itu hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi pada 18 November 2026, yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi. Dewan Pengupahan juga merekomendasikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 sebesar Rp3.483.258, Rp100.000 di atas UMP, khusus untuk empat sektor usaha yaitu sektor Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit / Crude Palm Oil, Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit serta pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang nota bene kesemuanya menyerap tenaga kerja laki-laki jauh lebih besar dibanding perempuan.
Kenaikan riil yang tipis
Inflasi tahunan Sumbar pada Oktober 2026 tercatat 3,97 persen, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau naik 6,04 persen. Dengan angka itu, kenaikan UMP 6,29 persen setara kenaikan daya beli riil sekitar 2,2 persen. Terhadap harga pangan, kenaikannya hanya sekitar 0,2 persen saja.
Jika dihitung dengan rumus nasional, inflasi 3,97 persen ditambah setengah dari pertumbuhan ekonomi 4,69 persen menghasilkan sekitar 6,3 persen. Itu menunjukkan Sumbar tampaknya memakai alfa mendekati batas bawah, meski periode data yang dipakai Dewan Pengupahan bisa berbeda (hitungan redaksi, belum dikonfirmasi). Pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan III 2026 sebesar 4,69 persen, di bawah angka nasional 5,47 persen. Artinya upah naik sekitar 1,6 poin lebih cepat dari output daerah.
Kenaikan yang tak menjangkau semua
Menurut Sakernas Mei 2026, dari 3,03 juta penduduk Sumbar yang bekerja, 1,93 juta (sekitar 64 persen) bekerja di sektor informal dan 1,10 juta di sektor formal. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap 35,42 persen pekerja, disusul perdagangan 16,87 persen (Sakernas Agustus 2026).
Pekerja informal pada umumnya tidak berada dalam jangkauan ketentuan upah minimum. Dengan kata lain, kenaikan UMP bekerja sebagai pagar bagi minoritas pekerja formal, bukan untuk mayoritas pekerja. Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan Sumbar pada Agustus 2025 sebesar 59,4 persen, jauh di bawah laki-laki yang 83,21 persen. Persentase pekerja paruh waktu perempuan 34,00 persen, sedangkan laki-laki 20,66 persen. Pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka perempuan 5,67 persen, lebih tinggi dari laki-laki yang 5,43 persen.
Di tingkat nasional, rata-rata upah buruh pada Mei 2026 untuk laki-laki Rp3,69 juta dan untuk perempuan Rp2,86 juta, selisih sekitar 22 persen. Rata-rata upah buruh perempuan nasional itu berada di bawah UMP Sumbar 2026 maupun 2027. Namun angka itu mengindikasikan bahwa banyak perempuan bekerja informal, paruh waktu, atau di usaha kecil yang berada di bawah atau di luar jangkauan ketentuan upah baru yang diumumkan pemerintah. ***kbt
Seluruh pemberitaan, esai, dan karya sastra di PadusiNews.id disunting secara ketat berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman Pemberitaan Media Siber, serta UU Pers No. 40/1999.
Komentar & Tanggapan Pembaca 0 Tanggapan
Tulis Tanggapan ↓Tuliskan Tanggapan Anda
Mari berdiskusi secara sehat, santun, dan saling menghormati. Komentar Anda akan langsung tayang setelah verifikasi.