Permampu: Perempuan Tak Boleh Diam
Padusinews– Kawan-kawan Perempuan yang tergabung dalam Konsorsium Perempuan Sumatera Mampu (Permampu) buncah, ketika satu hari di akhir bulan Mei lalu, Dina Lumban Tobing, aktivis perempuan yang didaulat sebagai koordinator Permampu, menemukan situs yang memuat informasi tentang tawaran skema angsuran dari organisasi mereka bekerja sama dengan pihak yang mengatasnamakan diri sebagai Lembaga Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang. Informasi tersebut dimuat di halaman web ’seolah resmi’ https://permampu.bpvppadang.id. Tak tanggung-tanggung, skema angsuran yang ditawarkan mencapai 88 Miliar. Dan berita tersebut telah dipublis semenjak tanggal 25 April 2025.
Tentu saja Dina tidak bisa tinggal diam. Dalam hitungan jam, dia segera mengontak Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) sebagai salah satu anggota konsorsium Permampu yang ada di Padang. Dina meminta Felmi Yetti yang menjadi Direktur Eksekutif LP2M untuk melacak keberadaan situs penyebar berita hoax tersebut. Tim IT di LP2M pun bergerak cepat melacak keberadaan web itu sekaligus mengkonfirmasi keberadaan berita itu di media social (Instagram) resmi milik BPVP. Dan hasilnya ternyata web dimaksud palsu dan dinyatakan secara resmi oleh pihak BPVP sebagai bukan web resmi mereka. Bahkan sehari setelah temuan itu terkonfirmasi, tepatnya tanggal 23 Mei 2025, pihak BPVP Padang langsung mengeluarkan pernyataan resmi yang langsung ditandatangani oleh Kepala Balai Pelatihan tersebut, Muhammad Yasir, S.Si., M.Si.
Tak puas hanya pernyataan oleh pihak BPVP Padang, para anggota Permampu, khususnya yang ada di Padang, kemudian menghubungi pihak Diskominfo untuk mengkonfirmasi keberadaan web palsu penyebar hoax tersebut.
“Hasil pelacakan ditemukan bahwa pembuat web itu berada di Yogyakarta dengan menggunakan situs luar negeri,” tutur Felmi yang dibenarkan oleh Tanti Herida selaku koordinator program di Lembaga tersebut pada saat jumpa pers untuk mengklarisifikasi penyebaran berita bohong yang menyeret nama Permampu itu, Jumat (13/6/2025) di Hotel ZHM Padang.
“Tapi untuk kepastian pelacakan ini kita tunggu cek faktual dan pernyataan resmi dari pihak Komisi Informasi, selaku yang berwenang,” tukuk Felmi.
Pada jumpa pers tersebut, selain mengklarisifikasi soal ketidak-benaran berita yang tersebar mengenai skema ansuran itu, Pihak Permampu juga mengajak semua organisasi serta Masyarakat secara umum untuk lebih waspada atas situs-situs palsu dan berita yang bermuatan menyesatkan (hoax) yang belakangan sulit terbendung.
“Hari ini kami yang mengalaminya, tidak tertutup kemungkinan dalam waktu dekat Kawan-kawan lain juga mengalaminya,” ujar Samsidar, Ketua Dewan Pengawas Permampu.
Karena itu mereka menganggap perlu diadakan jumpa pers untuk menginformasikan secara luas bahwa di media sosial berbagai bentuk kriminalitas terus mengancam kehidupan kita.
“Ini bagian dari tanggungjawab kita, mencerdaskan Masyarakat, terutama perempuan akar rumpun, yang sering menjadi sasaran pemberitaan tidak benar,” tegasnya.
FJPI Bersuara
Menanggapi kejadian yang dialami oleh pihak Permampu dan BPVP Padang, Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Padang, Nita Arifin, juga turut bersuara. Menurutnya, hari ini, persoalan kebenaran berita memang sudah susah dibuktikan.
”Walaupun pemerintah sudah berupaya, namun penyebaran berita bohong, berita asal-asalan dan abal-abal bahkan fitnah pun meraja lela di dunia maya. Wartawan sendiri sulit menyikapi, terutama yang tidak memiliki bekal pengetahuan jurnalistik yang baik dan mumpuni,” ujar perempuan satu-satunya pemegang kartu Press Card Number One (PCNO) di Sumbar ini.
Untuk itu, menurut Nita, khusus buat para wartawan sebagai ujung tombak pemberitaan, harus dibekali dengan ilmu dan keterampilan untuk mendeteksi berita bohong tersebut.
”Wartawan perlu mengup-grade pengetahuannya. Agar marwah serta profesionalitas kawan-kawan wartawan ini terjaga, maka ilmu dan keahlian mutakhir dalam mendeteksi hoax ini sangat diperlukan, “ ujarnya.
Hal senada dibenarkan oleh Yunisma, wartawati senior dari Harian Singgalang yang menjabat sebagai Sekretaris FJPI Sumbar.
“Tidak hanya Jurnalis, tetapi para pihak termasuk lembaga eksekutif maupun legislatif serta mitra-mitranya harus sepakat untuk memberantas hoax ini. Karena dalam hal ini, yang paling terdampak adalah public secara luas. Tak boleh ada toleransi buat penyebaran berita bohong ini,” tegasnya.
(kbt)
Leave a comment