Kamis, 19 November 2026
Edisi Digital — PadusiNews.id
Cari
Warisan Soenting Melajoe · 1912
PadusiNews.id — Empowering Women Through Online Journalism
Empowering Women Through Online Journalism
BANNER SPONSOR Iklan Sponsor PadusiNews

Hak Waris Perempuan dalam Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Nasional

Pemohon: Anonim — Padang Tanggal: Selasa, 10 November 2026 Dibaca: 2,342× Waktu Baca: 1 Menit
Pokok Pertanyaan & Kronologi Anonim — Padang
Saya seorang perempuan Minang. Keluarga besar menolak memberikan bagian waris dari harta pencaharian ayah (bukan harta pusaka tinggi) kepada saya. Mereka bilang harta itu ikut garis keturunan ibu. Apakah ini benar menurut hukum?
Foto Desi Kurniati, S.H., M.Kn.
Telaah & Solusi Hukum Oleh
Desi Kurniati, S.H., M.Kn.
Keperdataan, Kenotariatan & Waris Adat

Dalam hukum adat Minangkabau, perlu dibedakan antara harta pusaka tinggi (turun-temurun, dikelola kaum) dan harta pencaharian (hasil usaha sendiri). Harta pencaharian ayah Anda tunduk pada hukum waris nasional (KHI atau KUHPerdata), di mana anak perempuan berhak mendapat bagian waris. Anda berhak mengajukan permohonan mediasi atau gugatan pembagian ke Pengadilan Agama jika musyawarah keluarga tidak mencapai mufakat.

Catatan Redaksi & Kerahasiaan: Identitas pemohon telah disamarkan sesuai prinsip perlindungan privasi. Telaah hukum ini bersifat edukatif dan merupakan pandangan awal narasumber ahli; untuk pendampingan persidangan atau kuasa hukum formal, silakan hubungi layanan bantuan hukum resmi atau ajukan permohonan mediasi tertutup.
← Kembali ke Arsip Konsultasi Ajukan Kasus Serupa →
Baca Juga

Telaah Kasus Hukum Lainnya

Lihat Semua Arsip →
BANNER PROMOSI Banner Promosi Bawah