Mengawal Implementasi UU TPKS: Dari Regulasi Kertas Menuju Perlindungan Riil Korban
Anggota legislatif perempuan lintas fraksi membentuk kaukus pengawas alokasi dana bantuan hukum cuma-cuma bagi korban kekerasan seksual di daerah.
Beranda / Politik
Mengawal keterwakilan 30% kuota perempuan di parlemen, kepemimpinan nagari, kebijakan publik ramah keluarga, dan dinamika demokrasi yang berintegritas.
Ketika perempuan hadir di meja perumusan anggaran, alokasi untuk kesehatan ibu-anak, air bersih nagari, dan perlindungan buruh migran meningkat secara signifikan. Demokrasi yang sehat tidak bisa terus membiarkan separuh populasinya hanya menjadi penonton di bilik suara.
Anggota legislatif perempuan lintas fraksi membentuk kaukus pengawas alokasi dana bantuan hukum cuma-cuma bagi korban kekerasan seksual di daerah.
Kisah sukses kepemimpinan nagari di Solok yang mengalokasikan 40% anggaran nagari untuk sanitasi dasar, stunting, dan pelatihan wirausaha ibu-ibu.
Dua dekade mandek di meja legislatif: bagaimana koalisi masyarakat sipil perempuan terus mendesak payung hukum bagi profesi pekerja domestik.
Gerakan perempuan akar rumput menolak amplop suap pilkada demi memperjuangkan perbaikan layanan puskesmas dan jalan tani nagari.
Survei PadusiNews menunjukkan mahasiswi di Sumatera Barat kini menuntut visi nyata calon kepala daerah terkait penanganan kekerasan di kampus.
Kritik tajam terhadap serangan berbasis tubuh dan status pernikahan yang kerap menyasar politisi perempuan ketimbang menguji rekam jejak programatik.
Refleksi sejarah: bagaimana keberanian bersuara di mimbar publik dan surat kabar menjadi senjata perlawanan melawan ketidakadilan sejak era kolonial.
Riset lapangan membedah beban ganda domestik dan stereotip patriarki yang masih menghalangi perempuan menduduki kursi Badan Permusyawaratan Nagari (BPN).